Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh Kepala Dinas (Kadinas). Laporan ini wajib diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berfungsi sebagai alat pencegahan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).